Buntut Kasus Pembobolan dan Debt Collector, BI Segera Rilis 3 Aturan Baru

Bank Indonesia (BI) siap merilis 3 aturan bagi industri perbankan yang merupakan tindak lanjut setelah mencuatnya berbagai kasus pembobolan bank dan kartu kredit, termasuk di Citibank beberapa waktu lalu.

Ketiga peraturan tersebut berisi mengenai Pedoman Penggunaan Jasa Pihak ketiga yakni PBI Alih daya, Pedoman dan Ketentuan Nasabah Prima serta Pedoman Anti Fraud atau PBI Anti Fraud Perbankan.

"Sudah selesai di legal drafting, hanya tinggal diumumkan saja dalam waktu dekat," ungkap Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad ketika ditemui detikFinance di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin Malam (24/10/2011).

Ketiga aturan tersebut adalah, pertama, aturan mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) alih daya atau Outsourcing. PBI Outsourcing ini memberikan pedoman penggunaan jasa pihak ketiga atau alih daya, yang mengizinkan penggunaan jasa pihak ketiga namun dengan berbagai ketentuan.

"Yang paling penting jasa pihak ketiga tersebut nantinya membawa nama bank dan dengan sepengetahuan bank memberikan persyaratan dan segala macamnya. Bank bertanggung jawab penuh jika terjadi pelanggaran dari jasa pihak ketiga tersebut," papar Muliaman.

"Istilahnya yakni tanggung renteng dimana bank diminta tanggung jawabnya," imbuh Muliaman.

Aturan kedua adalah mengenai nasabah prima yang memperoleh perlakuan khusus dari bank.

"Nasabah prima itu perlu kepastian hukum. Dan juga ada aspek prudensialnya yang harus dipenuhi bank dalam melayani dan memberikan fasilitas kepada nasabah primanya," tutur Muliaman.

Aturan ketiga, pedoman mengenai anti fraud perbankan. "Masing-masing bank harus punya, anti fraud yang memang merupakan manajemen risiko," kata Muliaman.

Ia menjelaskan, nantinya akan ada Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih spesifik bagaimana fraud itu ditangani. Serta sistem pengendaliannya diterapkan ke bank itu mulai dari identifikasi, deteksi, sampai memonitoringnya.

"Kita minta kepada bank agar masing-masing punya pedoman internal. SOP-nya kita ingin masing-masing punya itu," jelas Muliaman.

Dijelaskan Muliaman, ketiga aturan tersebut segera dirilis namun memiliki masa transisi. Menurutnya di 2012 baru berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh bank.

BI memang sebelumnya menyatakan tengah 'berbenah' merumuskan aturan baru terkait kasus Mantan Relationship Officer Citibank, Malinda Dee yang berhasil membobol dana nasabah. Serta dan penagihan tunggakan perbankan secara tidak bertanggungjawab terhadap nasabah kartu kredit Citibank Irzen Octa.(dru/qom)

sumber : detik.com

Wah! Direksi Bank BUMN Dapat Bonus Rp 314,5 Miliar

Jakarta - Jajaran Direksi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat tantiem sebanyak Rp 314,5 miliar. Kementerian BUMN menetapkan bonus berupa tantiem bagi bank plat merah dalam kisaran 1-3% dari tahun buku 2010.

Menurut Asisten Deputi Urusan Usaha Perbankan pada Kementerian Negara BUMN Gatot Mardiwasisto, tantiem tersebut masuk dalam remunerasi yang diterima direksi bank-bank BUMN.

"Tantiem itu termasuk dalam komponen remunerasi direksi bank BUMN, yang di dalamnya juga ada gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya termasuk pajak yang dibayarkan pemerintah untuk orang yang bersangkutan," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (6/9/2011).

Ia mengatakan, tantiem yang diberikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebanyak 1% dari laba Rp 11,2 triliun, jumlahnya sebanyak Rp 112 miliar. Sementara tantiem PT Bank Mandiri Tbk sebesar 1,1% dari laba Rp 8,851 triliun, hasilnya Rp 97 miliar.

Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) tantiemnya ditetapkan 1,9% dari laba 2010 sebesar Rp 4,1 triliun yaitu sebanyak Rp 78 miliar. Tantiem PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebesar 3% dari laba Rp 915,93 miliar, jumlahnya menjadi Rp 27,5 miliar.

Dengan demikian, total tantiem bank plat merah menjadi sebanyak Rp 314,5 miliar. Sementara total remunerasi yang diterima direksi bank-bank BUMN dari tahun anggaran 2010 itu berada dalam rentang 24-70 persen dari rata-rata industri.

"Jadi yang tertinggi itu BRI, tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata industri nasional tertinggi itu nilainya hanya 70% jadi masih kecil dibandingkan bank lain," ujarnya.
(ang/dnl)

sumber : detik.com

BI Rate Masih Akan Bertengger di 6,75%

Bank Indonesia (BI) masih akan menahan suku bunga acuannya alias BI Rate diposisi 6,75%. Tingkat inflasi yang terkendali menjadi faktor tidak adanya alasan lain bagi bank sentral untuk menaikkan BI Rate.

"Inflasi terkendali, bahkan turun jika dibandingkan pada Juli 2010 lalu dimana saat ini hanya 4,61%. Jadi jika dilihat dari tingkat inflasi ini maka BI masih akan menahan BI Rate di 6,75%," ungkap Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (7/8/2011).

Dijelaskan Fauzi, selama pemerintah belum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maka inflasi secara keseluruhan berada di 5,5-6,5% di tahun 2011 ini. Maka, sambungnya angka inflasi tersebut masih akan sejalan dengan BI Rate di 6,75%.

"Belum ada alasan BI untuk menaikkan suku bunga acuannya," jelas Fauzi.

Lebih jauh Fauzi menambahkan, terkait dengan kondisi anjloknya pasar finansial global akhir pekan ini ternyata tidak banyak mempengaruhi perekonomian RI.

Dari sisi nilai tukar rupiah, Fauzi mengatakan selama BI masih bisa menjaga dengan melakukan intervensi melalui cadangan devisanya maka BI Rate juga masih tetap diposisi yang sama.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Ekonom Bank Danamon, Anton Gunawan. Dirinya mengatakan dengan inflasi year-on-year yang terkendali maka BI tetap akan mempertahankan suku bunga pada 6,75% hingga akhir sisa tahun ini.

"Pengetatan moneter secara kuantitatif akan dilakukan BI lagi sebagai gantinya, untuk mengelola likuiditas pasar dalam negeri dan untuk mengurangi biaya operasi moneter," tuturnya.

Ia juga menambahkan terjadinya koreksi di pasar finansial Indonesia memang terlihat sementara. Masuknya modal ke pasar keuangan Indonesia, baik saham dan obligasi pemerintah pasar, kemungkinan masih akan terus berlanjut.

Seperti diketahui, Bank sentral akan melakukan Rapat Dewan Gubernur bulanan yang menentukan suku bunga acuannya. RDG akan dilakukan pada Selasa 9 Agustus 2011 esok.
(dru/dru)

sumber : detik.com

PEMBERHENTIAN DIREKTUR : RUPS Bank ICB Bumiputera berhentikan Sridhar Natarajan jadi Direktur Utama

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank ICB Bumiputera Tbk (BABP) sepakat memberhentikan Sridhar Natarajan sebagai Direktur Utama perusahaan. Rapat yang dilakukan 23 Juni lalu juga menyetujui pengunduran diri Dian A Soerarso sebagai Wakil Presiden Direktur dan Yosef AB Badilangoe sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi, ketiganya langsung lepas dari tanggung jawab perusahaan terhitung sejak ditutupnya rapat.

RUPST juga memutuskan Lee Meng Li sebagai Presiden Direktur di bank dengan kode saham BABP. Namun, yang bersangkutan belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) atau masih melakukan fit and proper test. Sementara waktu, Bank Bumiputera menunjuk Tay Un Soo, sebagai Direktur Perusahaan sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur untuk masa jabatan sampai dengan tanggal keluarnya persetujuan BI atas penilaian kemampuan dan kepatutan Lee Meng Li.

Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Bambang Setiawan sebagai direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk masa jabatan terhitung sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari BI atas fit and proper test sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2012. Dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Informasi saja, ketika pejabat lama masih memegang tanggung jawab, bank pernah terlibat kasus mengenai dana nasabah yang ditempatkan di produk keluaran Natpac Asset Management. Atas kasus ini yang terjadi tahun lalu, BI sempat memanggil manajemen ICB Bumiputera untuk menjelaskan posisi dana nasabah di produk Natpac.

Namun hingga berita ini diturunkan, Kontan belum mendapatkan konfirmasi alasan utama penghentian pejabat terkait.

sumber : http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/1310707522/72945/RUPS-Bank-ICB-Bumiputera-berhentikan-Sridhar-Natarajan-jadi-Direktur-Utama

BI Belum Akan Atur Gaji dan Bonus Bankir RI

Bank Indonesia (BI) belum akan mengatur renumerasi gaji dan bonus para bankir walau Finansial Stability Board (FSB) telah meminta seluruh anggotanya. Bank sentral menilai gaji dan bonus bankir di Indonesia masih bisa dibilang cukup rendah dibandingkan di negara-negara maju.

"Soal itu masih berjalan terus jangan menganggap itu sudah harus dilaksanakan walaupun di negara maju bonus dan gaji di sana memang menonjol di sana sangat tinggi sekali," ujar Gubernur BI Darmin Nasution ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Rencana pengaturan renumerasi dibahas tuntas dalam forum pengkajian keuangan di FSB. Dijelaskan seluruh anggota FSB termasuk Indonesia meminta mengatur kompensasi di sektor perbankan masing-masing agar tidak menimbulkan moral hazard dan risiko yang berlebihan pada kemudian hari.

FSB merupakan forum pengkajian keuangan yang diberi mandat negara kelompok G-20 untuk menyusun prinsip kompensasi. Hal itu dilakukan setelah renumerasi eksekutif lembaga keuangan dunia dipandang sebagai penyebab utama timbulnya risiko berlibahan pada krisis global 2008.

Dalam FSB itu ada sembilan prinsip, tetapi yang mengatur langsung renumerasi pada prinsip satu hingga tujuh. Adapun detilnya, prinsip pertama dan kedua terkait dengan keterlibatan dewan direktur perusahaan dalam merancang dan memonitoring sistem operasional renumerasi.

Prinsip 3, fokus kepada diperlukannya independensi dari unit control untuk memastikan bahwa sistem kompensasi efektif untuk direview.

Sementara itu, prinsip 4 mengatur praktik kompensasi terhadap pengurangan intensif karyawan dalam mengambil risiko berlebihan. Prinsip 5 menggambarkan karakteristik hasil kompensasi yang harus dicapai. Prinsip 6 penundaaan pembayaran dan prinsip 7 metode pembayaran.

"Kita itu sepanjang itu belum merupakan suatu yang penting harus dilakukan," terang Darmin.

Padahal sebelumnya, BI sendiri mengungkapkan perbankan di Indonesia bisa dibilang yang paling 'boros' dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Bank sentral mencatat BOPO perbankan alias rasio biaya operasional dibagi pendapatan operasional mencapai 88,6%. Tingginya BOPO tersebut salah satunya dikarenakan faktor biaya gaji yang tinggi.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso mengatakan semakin tinggi BOPO maka semakin dibilang bank itu tidak efisien.

"Yang menyebabkan BOPO tinggi itu adalah komponen suku bunga dan terutama masalah biaya gaji," katanya.

Wimboh memaparkan, perbankan di kawasan ASEAN yang memiliki tingkat BOPO rendah yakni Malaysia. Di mana, lanjut Wimboh rasio BOPO nya hanya sebesar 40%. "Itu berarti bank-bank di Malaysia sangat efisien," kata Wimboh.

Mengapa bisa paling efisien? Wimboh mengungkapkan teknologi yang digunakan sangat mumpuni dan gaji pegawai lebih efisien dan didukung oleh pendapatan yang tinggi.

"Perbankan kita ada yang sudah maju teknologinya tapi kan ada banyak bank di mana sampai 122 bank oleh sebab itu secara agregat ya bank dengan teknologi maju tidak bisa mengangkat yang belum maju," kata Dia.

(dru/dnl)

sumber : http://finance.detik.com/read/2011/07/06/140345/1675864/5/bi-belum-akan-atur-gaji-dan-bonus-bankir-ri

BI Sentil Kegagalan OJK di Korea

Bank Indonesia (BI) akhirnya angkat bicara setelah merasa 'dianaktirikan' selama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara Pemerintah dan DPR. Bank sentral yang saat ini memegang kursi pengawasan industri perbankan menilai pembentukan OJK seharusnya dilakukan secara hati-hati.

Juru Bicara Bank Indonesia Difi Johansyah mengatakan pembentukan lembaga pengawas keuangan tersendiri yang sangat independen bukanlah solusi terhadap perkembangan sistem keuangan yang justru makin kompleks.

"Pembentukan OJK seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan perkembangan terakhir dunia. Pembentukan lembaga pengawas keuangan tersendiri yang sangat independen bukanlah solusi terhadap perkembangan sist keuangan yg justru makin kompleks," ujarnya ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Senin (11/7/2011).

Dijelaskan Difi, pembentukan OJK yang berimplikasi pada adanya lembaga baru yang independen nantinya malah menjadi birokrasi baru yang tidak perlu. Apalagi, sambung Difi berpotensi menciptakan ketidakpastian pasar keuangan.

"Semangat pengawasan lembaga keuangan atau peningkatan pengawasan bank harus didasarkan pada prinsip menciptakan kepastian dan kejelasan tanggung jawab yang sangat penting dalam stabilitas finansial," tuturnya.

Bank sentral mencontohkan dua negara yang 'gagal' ketika menggunakan lembaga pengawas jasa keuangan independen seperti OJK yang tengah dibahas di Indonesia.

Contoh terakhir, setelah kasus Inggris sebelumnya adalah Korea yang baru-baru ini parlemennya telah memberikan mandat kepada bank sentral Korea yakni Bank Of Korea untuk dapat melakukan pemeriksaan kepada bank dalam rangka macro prudential tanpa perlu persetujuan OJK Korea (FSS).

"Drafting terakhir sudah menjurus kepada mandat Bank of Korea untuk dapat melakukan pemeriksaan tanpa izin OJK," terangnya.

Ia mengungkapkan, mandat tersebut diberikan setelah melihat tidak jalannya koordinasi antara Bank Of Korea dan FSS yang berakibat pada dilakukannya amandemen sebanyak 7 kali terhadap OJK di Korea.

"Chemistry koordinasi setelah pemisahan menyisakan kesulitan koordinasi bahkan menurut data MoU sudah 7 kali diamandemen. Kedua, secara drafting bank sentral Korea akan diberikan secara UU kewenangan kembali untuk pemeriksaan bersama tanpa harus persetujuan FSS (OJK Korea) dan ketiga yakni ada pemikiran beberapa anggota parlemen Korea untuk pemilu yang mereformasi sistem keuangan dengan mengembalikan fungsi pengawasan bank dan non bank ke bank sentral," papar Difi.

Pentingnya Koordinasi

Difi juga menegaskan, spirit pembentukan OJK di Korea adalah bersama dengan spirit dan latar belakang pembentukan OJK di Indonesia yakni setelah krisis moneter pada tahun 1997.

"Disadari bahwa solusi kestabilan finansial paska krisis 1997 tersebut dengan resep pembentukan OJK independen tidak berjalan lancar dan tidak sesuai dengan kondisi pasar keuangan sekarang yang tercermin dalam krisis 2008," terang Difi.

Menurutnya, resep tersebut tidak dapat memecahkan dua hal yakni terutam adalah masalah koordinasi.

"Ternyata koordinasi itu yang hanya bagus diucapkan tapi susah diterapkan dilapangan apalagi kalau tidak ada trust, dan semakin menyatunya industri perbankan dan industri keuangan non bank seperti pasar modal dan asuransi," tambah Difi.

Resep dari krisis 1997, sambungnya didasari bahwa instabilitas dari perbankan itu sendiri. Sedangkan Krisis 2008 dan kedepan menunjukkan instabilitas perbankan dapat disebabkan oleh gejolak diluar perbannkan seperti pasar modal yang menggerus ketahanan modal bank

"Oleh karena itu perlu pengawasan yang menyatu antara bank dan industri bukan bank khususnya pasar modal tapi tetap dalam komando bank sentral untuk memperjelas tanggung jawab dan pengambilan keputusan," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah optimistis pengawasan industri perbankan dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih efektif ketimbang dibawah Bank Indonesia (BI). Pemerintah bahkan menjamin perlindungan konsumen akan lebih difokuskan dibawah lembaga pengawas jasa keuangan tersebut.

"Dengan OJK itu ada pengawasan perbankan tentu akan dibuat lebih efektif, tetapi bukan hanya pengawasan yang akan dilakukan tetapi juga termasuk perlindungan konsumen dan upaya edukasi kepada konsumen itu kan penting," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardoyo

Dijelaskan Agus, pengelolaan keuangan yang dipisahkan dibawah OJK sendiri secara prinsip mempu mengawasi alias memsupervisi instansi yang menghimpun dana dari masyarakat dengan lebih intensif. "Jadi semua instansi yang bisa menghimpun dana masyarakat dari bank, asuransi, dana pensiun, manager investasi itu kan semua disitu dibawah OJK maka akan lebih diawasi," terang Agus.

(dru/qom)

sumber : http://finance.detik.com/read/2011/07/11/081410/1678377/5/bi-sentil-kegagalan-ojk-di-korea?f990101mainnews

Agus Marto Pede Pengawasan Perbankan Lebih Efektif di Bawah OJK

Pemerintah optimistis pengawasan industri perbankan dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih efektif ketimbang dibawah Bank Indonesia (BI). Pemerintah bahkan menjamin perlindungan konsumen akan lebih difokuskan dibawah lembaga pengawas jasa keuangan tersebut.

"Dengan OJK itu ada pengawasan perbankan tentu akan dibuat lebih efektif, tetapi bukan hanya pengawasan yang akan dilakukan tetapi juga termasuk perlindungan konsumen dan upaya edukasi kepada konsumen itu kan penting," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di Gedung DPR akhir pekan ini, Jumat (8/7/2011).

Dijelaskan Agus, pengelolaan keuangan yang dipisahkan dibawah OJK sendiri secara prinsip mempu mengawasi alias memsupervisi instansi yang menghimpun dana dari masyarakat dengan lebih intensif. "Jadi semua instansi yang bisa menghimpun dana masyarakat dari bank, asuransi, dana pensiun, manager investasi itu kan semua disitu dibawah OJK maka akan lebih diawasi," terang Agus.

Menurutnya, saat ini pemerintah bersama DPR tengah tahap finalisasi untuk menyusun RUU mengenai OJK. Lebih jauh Agus menyampaikan pengawasan jasa keuangan dibawah OJK juga lebih terintegrasi karena berada dalam satu atap.

"Salah satu contoh yang paling langsung dapat dilakukan adalah seorang oknum yang pernah bekerja dibank dan ternyata bank nya sampai tutup karena perilaku dari oknum ini atau direskinya atau managernya kemudian kan orangnya masuk dalam daftar hitam, dia bisa kemudian bekerja diperusahaan asuransi, kemudian dia juga bisa kerja diperusahaan dana pensiun atau bekerja diperusahaan multifinance yang ini semua tidak bisa terjadi kalau ada unifate atau pengawasan secara terintegrasi," tambahnya.

"Dan harus diingat, dunia sekarang melalui forum G-20 punya begitu banyak inisiatif untuk memperkuat regulasi dan governace daripada lembaga keuangan, termasuk proteksi kepada negara maupun kepada masyarakat, bukan hanya basel III yang dibicarakan tetapi yang perlu dibicarakan adalah bagaimana pengelolaan shadow banking, bagaimana pengelolaan hedgeone, bagaimana peran daripada rating agency, bagaimana pelaksanaan konsep financial inclusion dan ini semua akan bisa ditumbuh kembangkan dengan adanya OJK yang nanti kita harapkan akan ada," imbuh Mantan Dirut Bank Mandiri ini.

Agus menambahkan, dalam waktu dekat dirinya optimistis RUU akan segera diselesaikan pembahasannya bersama DPR. Sehingga, diharapkan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

"Kita selesaikan di hari Senin (11/7/2011), saya masih konsultasi dengan pimpinan dan kita harapkan dihari senin sudah bisa membawa struktur finalisasi untuk dibicarakan dengan DPR," tukasnya.

(dru/dru)

sumber : http://finance.detik.com/read/2011/07/10/163057/1678241/5/agus-marto-pede-pengawasan-perbankan-lebih-efektif-di-bawah-ojk?f990101mainnews

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi Meninggal Dunia di New York

Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi tutup usia. Deputi Gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran dan pengawasan BPR ini berpulang di New York, AS pada pukul 20.00 waktu setempat atau pukul 07.00 waktu Jakarta.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Telah meninggal dunia Bapak S. Budi Rochadi hari ini di New York kurang lebih jam 8 malam (jam 7 pagi waktu Jakarta)," ujar Staff Bidang Sistem Pembayaran BI, Hasiholan melalui pesan singkatnya kepada detikFinance di Jakarta, Senin (11/7/2011).

Hal yang sama disampaikan oleh Ekonom sekaligus Pengamat Perbankan Drajad Wibowo yang mengungkapkan Budi Rochadi meninggal karena diduga terkena serangan jantung.

"Saya sudah konfirmasi ke Pak Muliaman (Deputi Gubernur BI) diduga karena serangan jantung," jelas Drajad.

"Semoga amal ibadah Beliau diterima Allah SWT dan yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Amin," tambah Drajad.

Budi Rochadi memang akan habis masa jabatannya di tahun 2011 ini. Pria kelahiran Solo, 24 Maret 1951 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 1975. Gelar MA dalam bidang Ekonomi diperoleh di Michigan State University, Amerika Serikat.

Karirnya di Bank Indonesia dimulai tahun 1975. Ia pernah menjabat Pemimpin Bank Indonesia Semarang, Pemimpin Bank Indonesia Medan, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo. Terakhir, Budi menjabat sebagai Direktur Senior Pengawasan Bank.

Ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.69/P Tahun 2006 dan dilantik pada tanggal 11 Januari 2007.

(dru/qom)

sumber : http://finance.detik.com/read/2011/07/11/083521/1678384/5/deputi-gubernur-bi-budi-rochadi-meninggal-dunia-di-new-york?9911022

Setelah Arab Saudi Menolak TKI, Bank Nasional Ikut Kelimpungan

Jakarta - Pesta itu ternyata cepat sekali usai. Industri perbankan terpaksa menerima kenyataan bahwa mulai awal Juli ini pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi dihentikan.

Padahal, tahun lalu, pengiriman uang TKI dari negara minyak itu mencapai US$ 759,03 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun. Namun tak dinyana, kasus pemancungan terhadap Ruyati di Arab Saudi memaksa pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke sana. Seperti tak mau kalah, Arab Saudi pun menolak menggunakan TKI asal Indonesia.

Dampak dari kebijakan dua negara tersebut memang belum dirasakan benar oleh industri perbankan. Maklum, saat ini masih ada sekitar 287.225 TKI yang bekerja di Arab Saudi. Masalahnya, sebagian dari mereka akan habis masa kontraknya alias tidak akan diperpanjang lagi.

Dengan berkurangnya TKI yang bekerja di Arab Saudi, mau tak mau pengiriman uang (remittance) dari negeri monarkhi itu akan berkurang. PT Bank Negara Indonesia (BNI), termasuk yang terpukul. Maklum, hingga kuartal I 2011, transaksi remittance yang terkait dengan TKI di bank ini mencapai US$15 juta. Nah, sekitar 50% di antaranya berasal dari TKI di Timur Tengah.

Kini, pengiriman dana dari Arab Saudi terancam menyusut dengan dihentikannya pengiriman TKI ke negara Arab tersebut. Untuk meredam dampak buruk itu, menurut Bob T Ananta, Kepala Divisi Internasional BNI, pihaknya akan menggenjot remittance dari Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Taiwan. “Tetapi ini belum diputuskan. Kami belum punya strategi untuk menghadapai masalah tersebut,” kata Bob.

Tak hanya BNI, dampak penghentian pengiriman TKI ke Sarab Saudi juga dirasakan oleh Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA). Saat ini transaksi remittance di BCA diperkirakan mencapai Rp150 triliun per tahun. Dari jumlah transaksi remittance sebanyak itu, hampir sebagian besar atau sekitar 65% masih didominasi oleh nasabah korporasi.

Sedangkan dari para TKI baru sekitar 35%. Saat ini, BCA memiliki dua jenis layanan remittance, yakni layanan pengiriman in world dan out world. Untuk kiriman uang dari luar negeri, BCA menggunakan sarana telegraphic transfer (TT/wire transfer) dan sarana demand draft (DD/bank draft). Untuk memudahkan transaksi tadi, BCA menjalin kerja sama dengan 1.700 bank koresponden.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga terpukul dengan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi itu. Soalnya, seperti dikatakan Muhammad Ali, Sekretaris Perusahaan BRI, BRI baru merintis mengembangkan usaha remittance ke Arab Saudi. [mdr]

sumber : http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1663402/bank-nasional-ikut-kelimpungan

Mama Papa Ketahuan Anak Sedang Hubungan Intim? Ini Yang Mesti Dilakukan

GORONTALO - Orang tua yang bijak hendaknya jangan membuat anak merasa penasaran dengan seks. karena, semuanya bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana.

Konsultan psikologi anak dan keluarga, Rusdiah Agustina, di Gorontalo, Sabtu (18/6) mengatakan bahwa orang tua terkadang masih menabukan seks bagi anak. Ketika sang anak tanpa sengaja memergoki ayah ibunya tengah bermesraan, reaksi spontan orang tua biasanya langsung mengusir atau berdalih pada anak bahwa apa yang dilihatnya itu tabu untuk ditanyakan.

Tindakan orangtua seperti tersebut justru memicu si buah hati menjadi kian penasaran dan bahkan kejadian tersimpan jauh dalam memorinya.

"Jangan remehkan ingatan seorang anak kecil, mulai usia tiga tahun, kapasitas memorinya sudah cukup kuat untuk mengingat," ujar perempuan yang kerap mengisi dialog interaktif mengenai anak dan keluarga di sejumlah radio dan televisi lokal Gorontalo itu.

Sarannya apabila kepergok anak, orang tua sebaiknya menghadapinya dengan tenang. Kenakan kembali pakaian lalu dekati sang anak untuk menjelaskan kepada dia tentang "pemandangan" apa yang baru saja dilihatnya.

"Jelaskan dengan bahasa sederhana bahwa ayah ibu sedang sayang-sayangan, lalu minta dia baik-baik untuk tidur kembali jika itu terjadi pada malam hari," kata dia.

Dia menambahkan bahwa pelajaran etika dalam keluarga itu juga penting untuk memperkecil kemungkinan dipergoki sang anak saat orang tua melangsungkan hubungan badani. Hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan peraturan pada anak agar mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar orang tua.

Sebaliknya, orang tua juga harus menghargai privasi anak dengan mengetuk pintu kamarnya terlebih dahulu sebelum masuk atau meminta izin bila hendak meminjam barangnya.

Redaktur: Didi Purwadi

Sumber: Antara

Dua Bank Raih Predikat Pemberi Layanan Terbaik

JAKARTA - Bank Mandiri sukses mempertahankan predikat sebagai bank terbaik dalam pelayanan perbankan selama empat tahun berturut-turut oleh Marketing Research Indonesia (MRI). Predikat tersebut didasarkan pada survei Bank Service Excellence Monitoring (BSEM) 2011. Sedangkan, Bank Negara Indonesia (BNI) berhasil menyabet penghargaan sebagai the Rising Star Banking Service Excellence 2011.

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan, pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bisnis perusahaan. Sebab, pelayanan menjadi salah satu pilar penunjang untuk memenangkan persaingan di industri perbankan yang semakin ketat. "Pada dasarnya, kami selalu berkomitmen untuk membangun hubungan jangkapanjang yang didasari atas kepercayaan, baik dengan nasabah bisnis maupun perorangan," katanya di Jakarta, Kamis (16/6) malam. Caranya dengan menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan layanan berstandar internasional.

Selain itu, Bank Mandiri juga menyabet predikat the most consistent bank untuk kedua kalinya. Penghargaan ini menjadikan Bank Mandiri sebagai bank yang berhasil menjadikan service excellence sebagai bagian dari .budaya perusahaan yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Bank Mandiri membukukan skor terbaik untuk lima kategori dari 12 jenis pelayanan yang dinilai. Kelima kategori tersebut yaitu kategori customer service terbaik, fasilitas banking hall terlengkap, kenyamanan ruangan, layanan auto-answer phone banking, dan layanan internet banking.

Bank Mandiri, lanjut Zul-kifli, ingin dikenal sebagai bank yang konsisten memberikan layanan yang sempurna. Karena itu, Bank Mandiri menempatkan layanan sebagai bagian budaya perusahaan, khususnya profesionalisme, customer focus, dan excellence.

Komitmen tersebut juga dituangkan dalam semangat jiwa pelayanan dari pegawai Bank Mandiri, yaitu proactive and timely solution, reliable, serta friendly and convenient. Untuk itu, Bank Mandiri terus meningkatkan kualitas layanan kepada sekitar 9,4 juta nasabah melalui penambahan fasilitas perbankan-yang dimiliki.

Keseriusan Bank Mandiri di dalam memberikan pelayanan yang prima juga ditunjukkan pada penanganan pengaduan nasabah terkait transaksi yang dilakukan nasabah i.

Bank pelat merah lainnya, BNI pun dinobatkan sebagai the rising star banking service excellence 2011. BNI dinilai se-bagai bank yang mengalami peningkatan kualitas layanan paling pesat selama setahun terakhir. Penilaian kualitas layanan meliputi beberapa komponen, yaitu satpam, customer service, teller, peralatan banking hall, kenyamanan ruangan, toilet, ATM, telepon-, phone banking officer, phone banking mesin, SMS banking, dan internet banking.

Direktur Jaringan dan Layanan BNI Honggo Widjojo Kangmasto menyatakan, penghargaan ini merupakan hasil upaya keras BNJ dengan motivasi dan komitmen memberikan layanan terbaik bagi nasabah. "Penghargaan ini juga dapat diraih karena adanya dukungan semua stakeholder, termasuk nasabah setia BNI saat ini," katanya.

BNI juga meraih penghargaan sebagai bank dengan performa ATM terbaik, dibandingkan 10 bank besar lainnya.

sumber : republika

BNI Sabet Predikat Service Excellence 2011

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dinobatkan sebagai The Rising Siar Banking Service Excellence 2011.

Lembaga Marketing Research Indonesia menilai, BNI sebagai bank yang meningkat pesat kualitas layanan paling pesat selama setahun terakhir. Penilaian ini berdasar survei yang dilakukan di Jakarta, Denpasar, Lampung. Makassar, dan Malang.

Penilaian kualitas layanan meliputi sejumlah komponen penilaian, yaitu satpam, customer service, teller, peralatan banking hall, kenyamanan ruangan, toilet, ATM, telepon, phone banking officer, phone banking machine, SMS banking, dan internet banking.

Penghargaan ini berikan Managing Director MRI Er-mina Yulianti kepada Direktur Jaringan dan Layanan BNI Honggo Widjojo Kangmasto dalam acara Malam Penganu-gerahan Banking Senice Excellence Award 2011, Kamis malam (16/6) di Jakarta.

Melalui siaran persnya. Honggo menyebutkan, salah satu item yang mendukung BNI adalah performa ATM terbaik, dibandingkan dengan 10 bank besar lainnya.

Peringkat performa ATM BNI melesat dari peringkat 9 pada tahun lalu menjadi peringkat pertama tahun ini.

Honggo menuturkan, prestasi ini diraih sebagai hasil kebijakan perusahaan yang mewajibkan semua pegawai untuk peduli dengan layanan ATM BNI terdekat di manapun berada.

Selain itu, BNI juga memperoleh penghargaan sebagai bank dengan kenyamanan ruangan banking hall terbaik. Dalam kategori ini, peringkat BNI naik dari peringkat 10 pada 2010 menjadi peringkat pertama pada tahun ini RAN

sumber : rakyat merdeka

10 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Aset bank di Indonesia masih dikuasai 10 bank besar di Indonesia. Dari total aset bank selama April 2011 sebesar Rp3.069,09 triliun, sekitar 63,46 persen dikuasai 10 bank besar atau senilai Rp1.947,58 triliun.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Bank Indonesia, jumlah aset bank pada April itu meningkat Rp3,26 triliun dalam sebulan jika dibanding Maret 2011 sebesar Rp3.065,82 triliun. Sementara itu, selama setahun, aset bank naik Rp492,85 triliun jika dibanding April 2010 sebesar Rp2.576,23 triliun.

Aset bank terbesar pada April terdapat di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Total aset bank BUMN itu sebesar Rp1.086,62 triliun dan bank umum swasta sebesar Rp1.249,24 triliun.

Bank Mandiri masih menjadi bank terbesar dari sisi aset, yaitu Rp418,176 triliun atau menguasai pangsa pasar 13,69 persen. Aset Bank Mandiri pada April 2010 sebesar Rp368,05 triliun (14,29 persen).

Peringkat dua juga tidak berubah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mencatat aset sebesar Rp364,44 triliun per April 2011 (11,8 persen). Sedangkan aset BRI pada April 2010 mencapai Rp319,28 triliun (12,39 persen).

Berikut peringkat bank berdasarkan aset (per April 2011):

No	Bank	Aset	Pangsa Pasar
1	PT Bank Mandiri Tbk	Rp418,176 triliun	13,63 persen
2	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Rp364,444 triliun	11,87 persen
3	PT Bank Central Asia	Rp329,494 triliun	10,74 persen
4	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp233,538 triliun	7,61 persen
5	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp146,104 triliun	4,76 persen
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Rp118,768 triliun	3,87 persen
7	PT Pan Indonesia Bank Tbk	Rp110,239 triliun	3,59 persen
8	PT Bank Permata Tbk	Rp82,04 triliun	2,67 persen
9	PT BII Tbk	Rp74,307 triliun	2,42 persen
10	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Rp70,471 triliun	2,3 persen
	Total	Rp1.947,58 triliun	63,46 persen

(art)

sumber : VIVAnews

Inilah Perusahaan Asuransi Terbaik 2010

Jakarta - Peningkatan modal sendiri (ekuitas) perusahaan asuransi tahun 2010 telah mendorong pertumbuhan laba industri asuransi.

Laba asuransi jiwa tumbuh 17,23 persen, dari Rp4,68 triliun tahun 2009 menjadi Rp5,48 triliun 2010. Sementara itu laba asuransi umum tumbuh 32,49 persen, dari Rp2,48 triliun tahun 2009 menjadi Rp3,29 triliun tahun 2010. Reasuransi labanya tumbuh paling tinggi, yakni 56,78 persen, dari Rp92,04 miliar tahun 2009 menjadi Rp144,29 miliar 2010.

“Perekonomian yang stabil dengan tingkat pertumbuhan sekitar 6,1 persen pada tahun lalu, membuat industri asuransi meraih pertumbuhan laba yang tinggi. Peningkatan modal perusahaan sebagai konsekuensi penerapan PP Nomor 81 tahun 2008, telah mendorong perusahaan asuransi untuk berproduksi lebih tinggi,” kata Pemimpin Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Mucharor Djalil, pada acara Insurance Award 2011 di Hotel Le Meridien-Jakarta, Selasa (14/6) malam.

Hasil kajian LRMA terhadap laporan keuangan tahun 2010 dari 44 perusahaan asuransi jiwa, 82 perusahaan asuransi umum, dan empat perusahaan reasuransi, menunjukkan adanya ketarkaitan tersebut. Tahun lalu, ekuitas industri asuransi jiwa meningkat 22,01 persen, dari Rp20,3 triliun tahun 2009 menjadi Rp24,77 triliun 2010. Ekuitas asuransi umum naik 21,86 persen, dari Rp19,26 triliun tahun 2009 menjadi Rp23,47 triliun 2010. Dan reasuransi ekuitasnya tumbuh 14,21 persen, dari Rp732,91 miliar tahun 2009 menjadi Rp837,07 miliar.

Pendapatan premi asuransi jiwa tumbuh 23,26 persen, dari Rp60,69 triliun tahun 2009 menjadi Rp74,78 triliun tahun lalu. Pada periode yang sama, premi langsung asuransi umum tumbuh 9,45 persen, dari Rp24,47 triliun menjadi Rp26,68 triliun. Sedangkan premi penutupan tak langsung reasuransi tumbuh 11,60 persen, dari Rp2,41 triliun 2009 menjadi Rp2,69 triliun 2010.

“Seiring peningkatan modal, premi juga naik, sehingga investasi meningkat signifikan di tahun lalu. Dampaknya, hasil investasi juga tumbuh walau tak setinggi tahun sebelumnya. Tetapi hal ini ditutup oleh peningkatan hasil underwriting yang sangat tinggi, sebagai buah dari penerapan prinsip prudent underwriting yang lebih baik,” tambah Mucharor Djalil.

Hal ini terlihat pada total pendapatan asuransi jiwa yang tumbuh 20,58 persen, dari Rp30,27 triliun tahun 2009 menjadi Rp36,5 triliun 2010. Total pendapatan asuransi umum tumbuh 18,20 persen, dari Rp6,4 triliun 2009 menjadi Rp7,6 triliun 2010. Dan total pendapatan reasuransi naik 21,07 persen, dari Rp250,24 miliar menjadi Rp302,98 miliar.

Media Asuransi kembali menyelenggarakan acara pemberian penghargaan kepada perusahaan asuransi terbaik ‘Insurance Award 2011’. Pada penyelenggaran yang kelima kalinya ini, ada 26 perusahaan yang masuk kategori Best Insurance pada tahun ini, terdiri dari 12 perusahaan asuransi umum, 11 perusahaan asuransi jiwa, dan empat perusahaan re asuransi.

Penilaian dilakukan atas kinerja keuangan yang dibukukan oleh perusahaan asuransi pada tahun 2010. Berbeda dengan tahun lalu, pada tahun ini Media Asuransi hanya memberikan penghargaan untuk perusahaan asuransi yang masuk kategori Best Insurance.

Perusahaan asuransi umum yang menyabet predikat Best Insurance kali ini adalah PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, PT Asuransi Umum Videi, PT Asuransi Artarindo, dan PT LIG Insurance Indonesia.

Sebelas perusahaan asuransi jiwa yang memperoleh predikat best insurance 2011 adalah PT Asuransi Jiwa Sinarmas, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Commonwealth Life, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, PT AXA Financial Indonesia, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan PT Heksa Eka Life Insurance.

Tiga perusahaan reasuransi yang mendapat predikat best reinsurance adalah PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, dan PT Reasuransi Internasional Indonesia.

Mengukur Kinerja Bank Ala Tukang Daging

ROE dan ROA tak cocok lagi untuk mengukur kinerja bank. Benarkah value at risk merupakan metode yang paling pas untuk menilai tingkat risiko? Hati-hati, pertumbuhan di atas 25% merupakan suatu ambang bahaya. Iman Sugema

Dalam The Journal of Development Studies (JDS), Diaz-Alejandro (1984), seorang ekonom terkemuka Amerika Latin yang menjadi professor of economics di Princeton University, secara menarik dan gamblang mendiskusikan perbedaan yang mendasar praktek dan kinerja perbankan dengan perusahaan nonkeuangan umumnya.

Makalahnya tersebut merupakan salah satu makalah yang paling banyak dijadikan bahan rujukan dalam mengulas sektor perbankan. Makalah itu dibuat sebagai curahan hati atas kekecewaan kinerja perbankan di negara-negara Amerika Latin, seperti Argentina, Brasil, dan Meksiko, yang telah menyebabkan negara-negara tersebut mengalami krisis keuangan secara berulang-ulang.

Saya pikir, ada baiknya mengadopsi beberapa butir pemikiran dia dalam konteks Indonesia. Sebab, kita sedang mengalami krisis yang betul-betul mirip dengan yang dialami negara-negara tersebut. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan mereka dan kesalahan kita pada waktu lalu.

Dalam mengukur kinerja dan efektivitas praktek manajemen perbankan di Indonesia sekarang, saya menyejajarkan manajer bank praktis sama dengan tukang daging yang sehari-hari kita di pasar. Ada beberapa alasan mengapa kesimpulan ini banyak mengandung kebenaran.

Satu, ketika membeli daging di pasar, Anda akan memilih untuk masuk ke kios yang tampak bersih dan sehat. Untuk itu, setiap tukang daging akan selalu berusaha membersihkan setiap ceceran darah di meja dan lantainya agar tak ada kerumunan lalat yang membuat pembeli merasa jijik. Tentu, hal ini penting. Sebab, selain untuk menjamin kesehatan, juga diperlukan sebagai bagian dalam upaya menarik konsumen.

Itu sama halnya dengan yang dilakukan bank-bank besar sekarang. Sebagai penabung, Anda lebih suka membeli sertifikat deposito di bank-bank yang memiliki kantor yang megah dan resik ditambah senyum cantik para teller-nya.

Anda lupa bahwa transaksi di bank kebanyakan berupa future contract, yaitu penabung dijanjikan tingkat suku bunga tertentu pada masa mendatang. Anda lupa bahwa yang terpenting adalah faktor keamanan dan bukan kenyamanan. Tapi yang paling banyak ditawarkan bank-bank besar sekarang justru adalah kenyamanan bertransaksi dengan berbagai kemudahan dan fasilitas. Selain itu, mereka sekarang sangat gemar bagi-bagi hadiah mobil mewah, rumah, dan uang miliaran rupiah.

Sekarang, keamanan simpanan masyarakat tidaklah merupakan faktor yang penting untuk ditawarkan bank. Sebab, toh, mereka dilindungi blanket guarantee. Pemerintah selalu siap sedia menalangi bank-bank yang busuk.

Artinya, bagi bank, yang terpenting adalah berlomba-lomba mengumpulkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya. Tak peduli dengan berbagai risiko yang mungkin akan dihadapi. Inilah yang disebut moral hazard.

Dua, penjual daging akan senang bila dagingnya diborong habis oleh seorang pembeli. Dia tidak peduli siapa pembelinya. Yang penting, dagangannya habis.

Demikian juga dengan bank-bank bermasalah di Indonesia. Sebelum krisis, pemilik bank atau perusahaan terkait secara jor-joran meminjam ke bank miliknya sendiri. Bank badan usaha milik negara (BUMN) juga memberikan kredit dalam skala raksasa kepada segelintir konglomerat. Akibatnya, lacur, portofolio menjadi tidak tersebar dan bank menjadi rawan terhadap kredit macet.

Sekarang pun demikian, bank senang menimbun obligasi rekap dengan suku bunga mengambang. Kalaupun ada kelebihan dana, mereka lebih senang membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan volume yang besar ketimbang menyalurkannya dalam bentuk kredit ke pengusaha kecil dan menengah.

Tiga, kinerja keuangan tukang daging sering diukur dengan tingkat keuntungan yang dihasilkannya. Anehnya, bank juga demikian, yaitu dengan menggunakan return on equity (ROE) dan return on assets (ROA). ROE dan ROA jelas hanya metode akuntansi yang hanya cocok untuk perusahaan biasa dan bukan bank.

Masalahnya, keuntungan bank sekarang tidak merefleksikan jumlah pendapatan dan risiko pada masa mendatang. Padahal, transaksi kredit dan deposit merupakan kontrak atau perikatan mengenai kewajiban dan pendapatan pada masa mendatang. Jadi, seharusnya, keuntungan sekarang dikoreksi dengan nilai risiko yang akan timbul.

Salah satu metode yang paling gres saat ini untuk menilai tingkat risiko adalah value at risk (VAR). VAR juga dapat membantu kita dalam menghitung tingkat kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR). Sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai nilai aset yang sesungguhnya dimiliki bank.

Sayangnya, VAR belum banyak diadopsi kalangan perbankan. Bank Indonesia (BI) pun belum menetapkannya sebagai salah satu kriteria untuk menilai tingkat kesehatan bank, sehingga perlu dicantumkan dalam laporan keuangan bank secara publik.

Empat, usaha tukang daging dikatakan berkembang kalau dia mampu mencapai peningkatan volume usaha yang pesat. Makin banyak pelanggan dan makin banyak jumlah daging yang terjual, makin banyak pula keuntungan yang dapat diraup.

Bank di Indonesia tampaknya juga demikian, mirip dengan tukang daging. Bahkan, hampir semua bank besar berlomba-lomba mengeruk dana masyarakat sebesar-besarnya. Terkadang, pertumbuhan yang fantastis merupakan ukuran sukses yang berlebihan.

Contohnya adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Sebelum krisis, bank tersebut secara bangga melaporkan pertumbuhan aset sebesar 200% pada 1996-1997. Demikian juga dengan bank-bank besar lain saat ini.

Padahal, bagi sebuah bank, pertumbuhan di atas 25% merupakan suatu ambang bahaya. Penelitian Stravlos (1994) di Amerika menunjukkan bahwa bank-bank yang bankrupt pada krisis saving and loans (S&L) pada 1980-an selalu mengalami pertumbuhan yang fantastis beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga penelitian saya menunjukkan bahwa bank-bank yang terjebak dalam krisis adalah mereka yang memiliki pertumbuhan aset dan kredit di atas 50% per tahun.

Pertumbuhan yang tinggi, menurut Stravlos, cenderung berasosiasi dengan memburuknya portofolio aset bank karena tidak didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dalam credit assessment dan portfolio screening.

Selain itu, pertumbuhan yang tinggi memiliki dampak terhadap memburuknya tingkat risiko. Sebab, bank harus memberikan kredit kepada jenis usaha yang bukan core business-nya (entering new market). Jadi, kontradiksi dengan anggapan umum, bank yang lebih konservatif adalah bank memiliki tingkat keamanan yang lebih baik.

Bahkan, beberapa bank yang konservatif, seperti Bank Dagang Bali, cenderung menahan laju perkembangan portofolio kredit dengan cara menahan asetnya dalam bentuk reserve. Tak ayal, dengan langkah seperti itu, reserve ratio menjadi tinggi dan asetnya menjadi lebih likuid.

Lima, kios daging yang berskala besar selalu dipercayai sebagai lebih bonafide. Begitu pun dengan bank yang besar, selalu lebih dipercaya sebagai bank yang lebih sehat.

Namun, kalau Anda tahu, yang sebenarnya adalah bank-bank yang berukuran menengah justru lebih efisien dan lebih aman. Kenapa? Bank tentu memiliki struktur birokrasi yang cenderung makin rumit dengan meningkatnya skala usaha. Sehingga penanganan risiko menjadi lebih sulit di bank-bank yang berukuran lebih besar.

Dengan demikian, ada economies of scale yang menyebabkan ukuran yang besar menjadi tidak lebih efisien. Hal ini juga didukung Economic Review yang dipublikasikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menunjukkan bahwa efisiensi teknis menjadi makin menurun dengan bertambahnya ukuran bank. Artinya, merger beberapa bank tidak dengan sendirinya akan menyebabkan kondisi kesehatan finansial bank menjadi lebih baik.

Dari uraian di atas, kita tahu bahwa evaluasi atas kinerja perbankan tidak bisa dilakukan dengan metode accounting yang sama dengan perusahaan-perusahaan umumnya. Tapi sayang bahwa pengelolaan bank di Indonesia masih mirip dengan cara mengelola suatu kios daging. Tak heran jika masih banyak bank yang berdarah-darah. Hanya hidup dengan mengisap bunga obligasi dan SBI. (*)

Penulis adalah pengamat ekonomi dan perbankan.

sumber : www.infobanknews.com

Tigor M. Siahaan Gantikan Shariq Mukhtar Pimpin Citibank Indonesia

Tigor M. Siahaan dipercaya menggantikan posisi Shariq Mukhtar sebagai orang nomor satu Cdi Citibank Indonesia per 30 Juni 2011, yang saat ini prosesnya masih menunggu perijinan dari BI. Paulus Yoga

Jakarta–Citibank Indonesia mengubah susunan eksekutifnya dengan melimpahkan jabatan Citi Country Officer (CCO) dari Shariq Mukhtar kepada Tigor M. Siahaan.

“CCO Citi Indonesia Shariq Mukhtar akan pindah ke Singapore untuk posisi Regional,” ungkap Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia Ditta Amahorseya, dalam pesan elektroniknya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 9 Juni 2011.

Ia menyatakan, Tigor M. Siahaan yang ditunjuk mengganti posisi Shariq sebagai Country Head dan CCO Citi Indonesia per 30 Juni 2011 masih menunggu approval (persetujuan) dari Bank Indonesia.

Seperti diketahui, Shariq Muchtar telah mengisi jabatan CCO sejak 2005 dan telah berkarir selama 25 tahun di Citibank, sementara Tigor M. Siahaan saat ini mengisi jabatan Country Business Manager Institutional Clients Group Citibank Indonesia. (*)

sumber : http://www.infobanknews.com/2011/06/tigor-m-siahaan-gantikan-shariq-mukhtar-pimpin-citibank-indonesia/

Hong Kong, Malaysia dan Singapura Akui Perbankan Syariah Indonesia

Dengan potensi yang masih sangat besar, BI yakin ke depan perbankan syariah dapat lebih berkembang, terlebih dengan ketertarikan Hong Kong, Malaysia dan Singapura menjadi Hub. Paulus Yoga

Jakarta–Semakin berkembangnya perbankan syariah di Tanah Air, membuat Hong Kong tertarik menjadi Hub atau penghubung perbankan syariah antar kawasan.

Demikian diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad, dalam kata sambutan pada pertemuan Masyarakat Ekonomi Syariah, di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2011.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Hong Kong sekitar 3 minggu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Hong Kong telah menawarkan diri menjadi hub perbankan syariah. Kami bilang boleh saja, karena Indonesia bisa memanfaatkan atau juga tidak,” tukasnya.

Menurutnya, dengan tawaran dari Hong Kong tersebut terlihat minat terhadap ekonomi syariah telah tumbuh di banyak negara. Selain Hong Kong, Malaysia dan Singapura menunjukkan minatnya menjadi Hub ekonomi syariah.

“Ketiga negara tersebut sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur penunjang,” tandasnya yang juga merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah.

Hub perbankan syariah sendiri merupakan penghubung lembaga keuangan syariah antar kawasan global. Hub perbankan syariah akan menyiapkan infrastruktur bagi lembaga keuangan syariah negara lain untuk berbisnis di negara tersebut.

“Perbankan syariah di Indonesia memang masih tertinggal bila dibandingkan negara-negara tersebut. Namun, Indonesia tetap memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan,” pungkas Muliaman. (*)

sumber : www.infobanknews.com

BRI Emiten Terbaik 2010 versi Indonesian Financial Review

Penghargaan ini diperoleh BRI setelah menyingkirkan pesaing-pesaingnya dengan skor tertinggi 8,33 point. Dwitya Putra

Jakarta–PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Tbk peroleh penghargaan sebagai emiten terbaik 2010 oleh Indonesian Financial Review (IFR).

BRI dinobatkan menjadi emiten yang terbaik karena menjadi satu-satunya bank yang memperoleh laba terbesar pada 2010 sebesar Rp11,5 triliun dengan tingkat pengembalian modal 43,8%, kenaikan harga saham 37,3% dan pertumbuhan pendapatan 29,8%.

“Kenaikan pendapatan dan laba kami didorong oleh sektor kredit mikro, kredit BUMN, lonjakan dana murah serta tugas kami sebagai pengelola rekening tunggal dana pemerintah,” ujar Direktur Utama BRI Sofyan Basir, di Jakarta, Selasa malam, 31 Mei 2011.

Pengargaan ini sendiri merupakan apresiasi atas upaya masing-masing emiten mempertahankan kinerja perusahaan dan bahkan melipatgandakan keuntungan.

BRI terpilih sebagai emiten terbaik secara keseluruhan dengan meraih skor tertinggi, yakni 8,33 point.

Selain itu, BRI juga masuk dalam 15 emiten yang memperoleh penghargaan sebagai perusahaan publik terbaik Indonesia bersama PT Astra International Tbk, PT Indocement Tbk, PT Astra Otoparts Tbk, PT Unilever Tbk, PTGudang Garam Tbk, PT United Tractor Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Inco Tbk, PT Bayan Resources Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Selain 15 emiten terbaik, IFR jga menetapkan emiten terbaik di lima sektor. Kelima emiten itu adalah BRI sebagai emiten terbaik di sektor finansial dan perbankan, INCO di pertambangan, Unilever di konsumer, Astra Internatinal di industri manufaktur dan XL Axiata di infrastruktur. (*)

sumber : http://www.infobanknews.com/2011/05/bri-emiten-terbaik-2010-versi-indonesian-financial-review/

CIMB Niaga Peringkat Pertama Rating Bank versi Infobank

Bank CIMB Niaga menduduki Peringkat Pertama pada Rating Bank Versi Infobank 2011 dengan predikat “sangat bagus”. Satu-satunya bank yang mendapat predikat “tidak bagus” adalah Bank Pundi. Kristopo

Jakarta–Kinerja perbankan selama 2010 menunjukkan kinerja yang positif. Kinerja biru perbankan selama 2010, tercermin dari hasil riset yang dikeluarkan Biro Riset infobank yang bertajuk “Rating 120 Bank Versi -nfobank 2011″.

Biro Riset Infobank (Birl) melakukan kajian terhadap 120 bank berdasarkan laporan keuangan bank selama 2010, yang dipublikasikan.

Menurut Chief of Research Biro Riset Infobank, Ateng Anwar Darmawaijaya, Biro Riset Infobank melakukan kajian pada perbankan berdasarkan lima kriteria. Pertama, permodalan, yaitu CAR. Kedua, aktiva produktif, yaitu NPL dan Pemenuhan PPAP. Ketiga, Rentabilitas, yaitu ROA dan ROE. Keempat, Likuiditas, yaitu LDR dan Pertumbuhan Kredit dibandingkan dengan Pertumbuhan dana. Kelima, efisiensi, yaitu Beban Pendapatan Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional dan NIM.

Sedangkan kajian yang dilakukan Birl pada riset perbankan ini membagi bank dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya modal. Besarnya modal ini terbagi dalm tiga kelas.

Pertama, bank-bank dengan modal di atas Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun. Kedua, bank-bank dengan modal Rp1 triliun sampai dengan Rp10 triliun. Ketiga, bank-bank dengan modal Rp100 miliar sampai di bawah Rp1 triliun.

“Bank-bank yang bermodal di atas Rp10 triliun sampai Rp50 triliun yang menyabet predikat “sangat bagus”, di antaranya Bank CIMB Niaga, BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, BCA dan PaninBank serta BNI,” kata Ateng, kepada wartawan, saat press conference Rating 120 Bank Versi Infobank, di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2011.

Ateng menambahkan, bagi bank yang masuk dalam kriteria modal Rp1 triliun dampai Rp10 triliun yang mendapat predikat “sangat bagus” di antaranya, Bank BTPN, Bank Jatim, Bank Jabar Banten, Bank Syariah Mandiri, PermataBank, Bank Kaltim, Bank Riau Kepri, Bank BTN dan Bank Sumut serta Bank Mayapada.

Sedangkan bank-bank yang masuk dalam kelompok bank bermodal Rp100 miliar sampai dengan kurang dari Rp1 triliun yang memperoleh predikat “sangat bagus” di antaranya, Bank Kalbar, Bank Saudara, Bank Lampung, Bank Jambi, Bank Sulsel, Bank NTB, Bank Sumsel Babel, Bank Kesejahterann Ekonomi, dan Bank BPD Kalsel serta Bank Nagari.

Ateng juga menjelaskan, rating yang dilakukan Birl ini hanya didasarkan pada laporan keuangan bank selama dua tahun terakhir. “Kami juga tidak memasukkan unsur manajeman maupun pelanggaran yang dilakukan oelh bank,” ujarnya.

Pada bagian lain, Ateng juga menjelaskan, pada rating tahun ini ada dua bank yang tidak memenuhi syarat untuk di rating yaitu, BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Karena kedua bank ini baru lahir pada 2010.

“Sedangkan Bank Pundi adalah satu-satunya bank yang berpredikat “tidak bagus” karena kinerjanya masih dalam pemulihan. Sebelumnya Bank Pundi adalah Bank Eksekutif yang kinerjanya terbakar kredit macet dan modalnya tergerus sejak 2009,” jelas Ateng. (*)

sumber : http://www.infobanknews.com/2011/05/cimb-niaga-peringkat-pertama-rating-bank-versi-infobank/

Parwati Surjaudaja: Sedikit Wanita di Top Management Bank

Menjadi bankir memang bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi, berkali-kali industri ini diterpa badai krisis. Namun, Parwati selalu percaya bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada peluang. Tim Infobank

Kecintaan Parwati Surjaudaja pada dunia perbankan telah terpupuk sejak ia masih bersekolah. Cita-citanya semasa kecil, yaitu menjadi dokter anak dilepaskannya saat ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan jurusan akuntansi.

Menurutnya, akuntansi merupakan ilmu yang menjadi inti dari sebuah bisnis. Karena itu pula, setamat sekolah menengah atas (SMA), ia lebih memilih meneruskan pendidikannya pada jurusan akuntansi dan keuangan.

Sebelum terjun ke Bank NISP (sekarang Bank OCBC NISP), peraih gelar master of business administration dari San Frasisco University ini sempat bekerja di perusahaan konsultan SGV Utomo/Anderson Consulting sebagai senior consultant. Selepas dari SGV Utomo, wanita yang juga pernah mengikuti executive program di Columbia University, SESPIBI XVII Bank Indonesia pada 1992 ini lalu diminta membantu Bank NISP dengan diberi jabatan direktur.

Di bank yang dibangun oleh ayahnya, Karmaka Surjaudaja ini, Parwati membidangi audit, accounting & finance dan human resources. Pada 1997 posisinya kemudian naik menjadi wakil presiden direktur.

Saat OCBC masuk ke dalam kepemilikan Bank NISP yang kemudian mengubah nama bank ini menjadi Bank OCBC NISP, terjadilah perombakan direksi. Saat itu Karmaka Surjaudaja yang menjadi Presiden Komisaris Bank NISP pensiun. Posisinya digantikan Pramukti Surjaudaja, kakak Parwati, yang pada saat itu menjabat sebagai presiden direktur.

Pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), akhir 2008, diputuskan bahwa Parwatilah yang kemudian tampil menggantikan posisi Pramukti sebagai presiden direktur bank tersebut.

Saat remaja Parwati mengaku tidak pernah sempat berpikir bahwa dirinya akan bekerja di bank. Apalagi bankir wanita saat itu masih sangat jarang dijumpai. Berbeda dengan saat ini ketika sudah banyak bankir wanita yang tampil sebagai pentolan di beberapa bank.

Namun, wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat, 45 tahun yang lalu ini tidak lantas ciut nyalinya untuk berkarier sebagai bankir wanita. Kini ia bahkan merupakan sedikit dari wanita yang berada di top management sebuah bank. Prinsipnya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau kita mau berusaha.

Menjadi bankir, menurutnya, memang bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi, berkali-kali industri ini diterpa badai krisis. Namun, Parwati selalu percaya bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada peluang. Mengutip petuah sang ayah, wanita yang suka tampil sederhana ini menganggap bahwa kesulitan merupakan proses untuk bisa naik kelas.

“Saya sudah diimunisasi dari kecil. Ibu saya mengajarkan, setiap ada masalah itu pokoknya harus bisa diselesaikan. Etika moral attitude itu paling utamanya,” tutur Parwati mengenang apa yang diajarkan orang tuanya.

Kepada karyawannya, ia pun selalu berpesan bahwa apa pun yang dilakukan, harus untuk kepentingan perusahaan terlebih dahulu, bukan untuk kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Kalau sudah kepentingan kelompok atau pribadi, maka etika maupun moral akan terganggu.

Wanita yang memotivasi dirinya untuk selalu bekerja sebaik mungkin untuk hasil yang terbaik dan menerima apa pun hasilnya ini juga selalu mengingatkan bahwa untuk bisa maju bersama, maka semua harus menggulung kemeja dan bekerja bersama-sama.

Sebagai orang pertama di Bank OCBC NISP yang juga memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, diakui Parwati menjadi sebuah beban yang harus mampu ia siasati. Apalagi, ia menyadari betul kesibukannya telah mengurangi waktu kebersamaan dengan keempat anaknya.

Karenanya, saat ada waktu luang, ia lebih banyak bersama keluarga. Saat mengisi liburan, ia dan keluarganya sering mengunjungi tempat wisata baru untuk mempelajari budaya dan alamya. “Kami juga suka wisata kuliner dengan mencicipi berbagai makanan khas di tempat yang kami datangi. Itu hal yang sangat menyenangkan,” akunya. (*)

sumber : http://www.infobanknews.com/2011/05/parwati-surjaudaja-sedikit-wanita-di-top-management-bank/