TEMPO Interaktif, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu menyerukan anggotanya untuk memboikot produk asal Amerika Serikat dan Australia terkait dengan bocoran kawat diplomatik Wikileaks yang dimuat The Age dan Sidney Morning Herald.
Tiga hari lalu, harian yang berbasis di Australia ini memuat bocoran kawat diplomatik Wikileaks tentang penyalahgunaan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami akan boikot kapal barang, dan pesawat yang masuk ke pelabuhan dan airport di Indonesia dengan tak melakukan ship handling," tulis Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu, Trisasono dalam siaran pers yang diterima Senin 14 Maret 2011.
Menurut Federasi, diplomat Amerika telah sengaja membuka data sampah Wikileaks. Maka pihaknya akan menyerukan anggotanya untuk memboikot produk Amerika dan Australia yang beredar serta media distribusinya.
Ancaman tak akan melakukan ship handling terutama dilakukan untuk pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya, Belawan, dan Airplane handling di Bali dan Jakarta.
Mereka juga mengancam akan melanjutkan gugatan class action surat kabar The Age dan Sidney Morning Herald. Gugatan ini akan didaftarkan pada 15 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menurut pihaknya, meski Presiden Yudhoyono belum membuat terobosan bagi kaum buruh maupun pekerja migran, tapi tindakan dua negara tersebut telah melecehkan Indonesia. "Adanya pemberitaan di surat kabar Australia sangat melecehkan harga diri bangsa Indonesia," ujar Trisasono.
Diakui Trisasono, pelecehan dua surat kabar tersebut, sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan pelecehan oleh negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Tapi, Ia menambahkan, sebagai kaum buruh, pihaknya tak akan tinggal diam atas perlakuan kedua negara tersebut.
"Kami meminta Presiden tak terlalu merespon pemberitaan Wikileaks tersebut,
" jelas Trisasono. Ketimbang merespon pemberitaan Wikileaks, pihaknya menganjurkan untuk membantu penanganan dampak tsunami di Jepang dan antisipasi naiknya minyak dunia, nasib kesejahteraan petani dan nelayan, perlindungan pekerja migran, serta kesejahteraan buruh.
DIANING SARI
sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/03/14/brk,20110314-320017,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar